JAKARTA – Pada Senin, 22 Januari 2024, Pokja Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas datang beraudiensi ke markas Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) di Jl. Diponegoro 10. Surya Tjandra, deputi disabilitas dari Timnas AMIN, menyambut kedatangan mereka. Selain anggota Pokja dan Surya, Nihayatul Wafiroh, selaku co-captain dari Timnas AMIN, turut menghadiri persamuhan. Namun, bukan hanya para aktivis, Ibu Indah, salah satu orang tua dari anak penyandang disabilitas, ikut serta dalam diskusi yang berlangsung selama hampir dua jam. Tujuan pertemuan antara Deputi Disabilitas Timnas AMIN dengan Pokja adalah untuk memastikan pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti visi-misi AMIN, yaitu adil dan merata untuk semua, menjadi dasar dari diskusi. Nihayatul Wafiroh mengungkapkan semangat itu ketika membuka perbincangan. “Bisa saja adil, tapi tidak merata. Kadang-kadang merata, tetapi tidak adil,” kata Mbak Nini—nama panggilan Nihayatul Wafiroh. Beliau mengimbuhkan salah satu kelompok yang kerap menjadi korban dari ketidakadilan adalah kaum disabilitas. Oleh karena itulah, beliau mengharapkan audiensi memunculkan gerakan bersama untuk mengakomodasi kepentingan bagi kaum disabilitas yang kerap dilupakan oleh negara. Anggota tim Pokja memaparkan berbagai permasalahan di lapangan perihal yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Contoh sederhananya dalam hal penerimaan tenaga kerja. Berbagai departemen pemerintah masih mencantumkan syarat sehat jasmani-rohani bagi setiap pelamar. Syaratnya disamakan dengan non disabilitas. Akibatnya, persyaratan ini otomatis mengeliminasi para penyandang disabilitas. Kalaupun perusahaan atau kantor departemen pemerintah menerima seorang penyandang disabilitas, penempatan kerja mereka ditentukan bukan berdasarkan talenta atau keahlian, melainkan keterbatasan fisik. Temuan sederhana ini menunjukkan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi karena kebijakan. Selain diskriminasi, penyandang disabilitas juga mengalami beraneka ragam kesulitan dalam hidup kesehariannya. Mereka sulit mengakses sarana kesehatan, pendidikan, dan informasi. Rintangan ini mengakibatkan visi untuk meningkatkan kualitas hidup dari penyandang disabilitas menjadi sulit diwujudkan. Salah satu topik dalam audiensi itu yang paling banyak diperbincangkan adalah tentang pendataan. Hampir semua peserta diskusi menyetujui bahwa pemerintah abai terhadap pendataan penyandang disabilitas di Indonesia. Salah satu masalah pendataan adalah data penyandang disabilitas tidak berbasis pada individu, melainkan keluarga. Akibatnya, kebijakan kerap menjadi salah sasaran karena tidak memprioritaskan penyandang disabilitas itu sendiri. Misalnya, pembagian kartu disabilitas, yaitu kartu identitas untuk memudahkan pelayanan dan pemenuhan hak kaum disabilitas, menjadi tidak merata. Selain carut-marut pendataan, peran pemerintah juga menjadi sorotan dalam pertemuan itu. Pokja menilai kebijakan pemerintah sering kali tidak berperspektif disabilitas dan pendekatannya tidak multi-sektor. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), misalnya, membatalkan anggaran untuk mendata kaum penyandang disabilitas karena menganggap program tersebut belum menjadi prioritas. Jika melihat pada persoalan sektoral di pemerintahan, setiap kementerian belum mengalokasikan ruang yang cukup bagi penyandang disabilitas. Pendekatan kebijakan pemerintah yang tidak berperspektif disabilitas dan tidak multi-sektor menciptakan diskriminasi struktural terhadap kelompok disabilitas. Pertemuan itu ditutup dengan beberapa rekomendasi dari Pokja pada Deputi Disabilitas Timnas AMIN. Pertama, jika AMIN menang dalam kontestasi Pemilu 2024, Pokja merekomendasikan agar pemerintah menyelesaikan pendataan lengkap penyandang disabilitas serta memastikan mereka mempunyai kartu disabilitas. Namun, Pokja menekankan bahwa pendataan harus berbasis individu, bukan keluarga, agar kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah terhadap mereka menjadi tepat sasaran. Kedua, jika AMIN menang, Pokja merekomendasikan agar pemerintah menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Misalnya, penghapusan syarat sehat jasmani-rohani sebagai syarat melamar kerja dan merealisasikan kuota 2% untuk departemen pemerintahan (ASN) dan 1% untuk pegawai swasta bagi penyandang disabilitas. Ketiga, Pokja juga merekomendasikan agar isu disabilitas langsung ditangani oleh Wakil Presiden. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, pendekatan pemerintah mengenai disabilitas belum multi-sektoral karena setiap departemen kementerian kerap mengabaikan kelompok penyandang disabilitas. Dihubungi secara terpisah, Besli Pangaribuan, perwakilan dari Barisan Anies Baswedan (Barnabas), yang juga hadir dalam audiensi, mengomentari hal ini. Dia mengatakan, “Persoalan disabilitas perlu bernaung di bawah Wakil Presiden supaya isunya langsung di-lead oleh otoritas lebih tinggi.” Besli menilai rekomendasi ini penting karena kalau isu disabilitas di bawah kementerian tertentu, kemungkinan besarnya adalah ego sektoral yang muncul. Dampak dari ego sektoral ini adalah pelayanan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas akan terabaikan. Pertemuan ini mencerminkan komitmen Paslon 01, Anies-Muhaimin, terhadap kaum disabilitas. Surya Tjandra, deputi disabilitas dari Timnas AMIN, menutup pertemuan itu dengan menegaskan perihal komitmen pasangan AMIN terhadap isu disabilitas—walaupun isu ini tidak mendapat perhatian dalam wacana politik hari-hari ini. “Sejak awal,” demikian beliau mengawali, “Anies berkomitmen untuk mengajak para praktisi, aktivis, orang tua, dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan.” Artinya, semangat awal dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah menetapkan kebijakan terhadap penyandang disabilitas dengan berangkat dari perspektif disabilitas itu sendiri. Jakarta, 22 Januari 2024Biro Pers Barnabas.id

JAKARTA – “Preventif dan Promotif” menjadi semangat kegiatan bersama Deputi Disabilitas Timnas AMIN dengan Barisan Anies Baswedan (Barnabas). Pada 20 Januari 2023, kedua lembaga melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut di Rusunawa Waduk Pluit. Pemeriksaan mulai berlangsung dari pukul 16.00 WIB hingga berakhir pada 18.00 WIB. Seratus warga rusunawa—anak-anak, dewasa, dan penyandang disabilitas—ikut memeriksakan diri pada kegiatan itu. Besli Pangaribuan, Ketua Barnabas, menyampaikan bahwa kegiatan serupa sudah berlangsung sebanyak empat kali. “Kita harus mengucapkan terima kasih kepada para relawan Barnabas dan secara khusus kepada para dokter relawan karena tanpa mereka kegiatan ini tidak mungkin berlangsung,” kata Besli. Besli mengapresiasi para relawan dan empat dokter relawan atas inisiatif dan sikap proaktif mereka dalam menyukseskan kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut ini. Selain memeriksakan kesehatan gigi dan mulut, agenda lain dari kegiatan ini adalah edukasi. Deputi Disabilitas dan Barnabas ingin mengubah paradigma masyarakat dalam memandang kesehatan. Selama ini, kuratif, yaitu mengobati, masih mendominasi pandangan mayoritas masyarakat Indonesia mengenai kesehatan. Padahal, kearifan lokal masyarakat kita sudah sejak lama mengajarkan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati (preventif). Kegiatan ini ingin mempromosikan sekaligus mengedukasi masyarakat perihal paradigma kesehatan preventif daripada kuratif. Dengan paradigma seperti inilah, manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya—seperti visi-misi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar—dapat terealisasi. Jakarta, 21 Januari 2024Biro Pers Barnabas.id

JAKARTA – Pada hari Sabtu, 30 Desember 2023, Bimtek saksi AMIN telah dilaksanakan oleh relawan AMIN di jalan Brawijaya X. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 08.30 hingga 17.00 ini dihadiri oleh beberapa simpul relawan yang berdedikasi dan serius menjaga suara di TPS, termasuk anggota dari BARNABAS (Barisan Anies Baswedan). Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memperbanyak jumlah saksi dalam rangka mengantisipasi potensi kecurangan dalam pemilihan umum yang dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Mengingat pentingnya peran saksi dalam proses pemilu, kehadiran mereka menjadi krusial untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilihan dan menjaga tidak adanya kecurangan terhadap suara pasangan calon nomor 1(satu):Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Forum API Perubahan & Deputi Saksi TimNas AMIN bertanggung jawab atas fasilitasi pelatihan ini. Salah satu momen penting dalam acara tersebut adalah saat paparan dari instruktur Bimtek, Achmad Herry. Dengan keahlian dan pengetahuannya, Achmad Herry berhasil menyampaikan materi dengan jelas dan terang benderang. Lebih lanjut, ia memastikan bahwa seluruh peserta memahami dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Diharapkan dengan pelatihan ini, relawan AMIN dan simpul relawan lainnya akan lebih siap dan terlatih untuk untuk menjadi saksi, jika suatu saat tenaganya dibutuhkan di TPS-TPS dalam rangka mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Jakarta, 30 Desember 2023Biro Pers Barnabas.id

JAKARTA – Anies Baswedan mengingatkan anak muda bahwa pemilihan umum (pemilu) menyangkut masa depan bangsa. Karena itu, ia mewanti-wanti untuk memilih calon presiden yang serius. “Anak-anak muda semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda pemilik masa depan. Saya yakin Anda memilih yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main,” ujarnya dalam Debat Perdana Capres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023). Berbicara tentang masa depan, Anies menjamin akan memberikan kebebasan berpendapat. Ia tidak akan mengulang kembali situasi di mana rakyat enggan bersuara karena takut dibui. Lebih lanjut, Anies menyinggung nasib negara ini di masa mendatang: akankah menjadi negara hukum atau negara kekuasaan? Adapun negara hukum yang dimaksud ialah ketika kekuasaan dikendalikan oleh hukum. Sedangkan, negara kekuasaan berarti hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. “Dalam situasi itu, kita sama-sama mengembalikan tetap menjadi negara hukum, di mana kekuasaan yang dikendalikan,” tegas Anies. Jakarta, 13 Desember 2023Biro Pers Barnabas.id Sources: Website: https://aniesbaswedan.com

Jakarta – Anies Baswedan berjanji bakal menghadirkan rasa keadilan dalam penegakkan hukum. Ia akan memastikan proses hukum berorientasi pada keadilan. “Jika saya bertugas sebagai presiden, saya tegaskan kepada lingkar judisial untuk tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga menghadirkan keadilan,” ujarnya dalam Debat Perdana Capres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023). Calon presiden nomor urut 1 itu juga menekankan pentingnya transparansi dalam menegakkan sebuah kasus. Dengan begitu, kepercayaan publik akan kembali pada pengadilan. Anies lantas mengambil contoh kasus yang sempat menuai perhatian publik, yakni Tragedi Kanjuruhan dan KM 50. Kedua kasus tersebut memang sudah diproses hukum, namun masih banyak keluarga korban yang belum merasakan keadilan. “Ini harus dituntaskan dan bisa menghadirkan rasa keadilan, bukan hanya legal,” tegasnya. Anies pun menyampaikan sejumlah gagasan untuk menghadirkan rasa keadilan. Salah satunya, penegak hukum mesti mengungkap fakta sejelas-jelasnya ke publik. Selain itu, harus ada kompensasi kepada korban. Negara pun perlu menjamin bahwa kasus serupa tidak akan terulang kembali. “Kita tidak bisa abu-abu. Perlu investigasi ulang, memastikan ulang,” tutupnya. Jakarta, 13 Desember 2023Biro Pers Barnabas.id Sources: Website: https://aniesbaswedan.com

Jakarta – Ayah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Harun Al Rasyid, Didin Wahyudin menghadiri acara debat perdana capres-cawapres sebagai salah satu pendukung calon presiden, Anies Baswedan. Dalam memaparkan visi-misi calon presiden nomor urut 1 di debat tersebut, Anies secara gamblang mengangkat kasus pelanggaran HAM yang dialami anak berusia 15 tahun tersebut 4 tahun silam. “Hari ini, hadir bersama kita ayahnya Harun Al Rasyid. Harun Al Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu,” kata Anies di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (12/12). Lanjut Anies, merujuk pada ketidakjelasan penyelesaian soal keadilan dalam kasus tersebut yang mana hingga saat ini belum menemui titik terang, akan diubah jika dirinya menjadi orang nomor satu di RI. “Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah,” imbuhnya. “Karena itu, kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak ke bawah, kami akan menegakkan hukum kepada siapa saja. Kami akan mengembalikan marwah kehidupan bernegara kepada hukum sebagai tempat yang paling tinggi,” lanjutnya. Lebih lanjut, Anies menuturkan bahwa kententuan keadilan hukum yang adil itu akan meliputi seluruh kalangan, baik untuk pihak ASN, TNI hingga Kepolisian. Baginya hukum adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, bukan tujuan pribadi penguasa. Alhasil, apabila prinsip tersebut tidak dipahami, tidak dijadikan rujukan utama, dan tidak dipegang erat oleh pemimpin tertinggi, maka produk hukum yang dihasilkan dan praktik hukum yang berjalan akan menjadi tidak adil, tidak bermanfaat, dan tak memberikan kepastian. Jakarta, 13 Desember 2023Biro Pers Barnabas.id Sources: Website: https://aniesbaswedan.com

Jakarta – Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi yang pertama menyampaikan visi misinya dalam debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12). Sesuai tema debat yang pertama, semua capres diberi waktu untuk menjelaskan visi misi mereka terkait isu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Dalam paparannya selama empat menit, Anies menyoroti terjadinya ketimpangan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini. Praktik penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas masih sering terjadi di penegakan hukum. “Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus dirubah. Negara harus menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memberikan kepastian,” tegas Anies yang disambut gemuruh tepuk tangan pendukung paslon nomor urut 1. Menurut Anies, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, bukan tujuan pribadi penguasa. Ketika prinsip tersebut tidak dipahami dan hukum tidak dijadikan rujukan utama, dan tidak dipegang erat oleh pemimpin tertinggi, maka produk hukum yang dihasilkan dan praktik hukum yang berjalan akan menjadi tidak adil, tidak bermanfaat, dan tidak memberikan kepastian. “Ini adalah hukum di Indonesia. Yang dengan mudah dibengkokkan untuk kepentingan penguasa,” tutur Anies. Anies juga menyinggung tentang adanya milenial yang menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. “Itu hanya satu orang, sementara ribuan Gen Z dan milenial lainnya ditangkap dan ditembaki gas air mata hanya karena mengkritik pemerintah. Apa ini yang mau dilanjutkan? Tidak! Ini yang harus kita ubah,” kata Anies. Apalagi pada 2019 terjadi demo penolakan hasil pilpres dari kubu Prabowo Subianto yang berujung pada tewasnya Gen Z dan milenial bernama Harun Ar Rasyid dan beberapa rekannya karena tertembak. “Sampai hari ini keadilan dan kepastian hukum bagi anak tersebut belum diwujudkan. Hukum lagi-lagi ditundukkan oleh kepentingan politik, negara tidak hadir. Apa ini yang mau dilanjutkan? Tidak! Ini yang harus kita ubah,” tutur Anies lantang. Yang ketiga, lanjut dia, peristiwa yang dialami Mega Suryani Dewi, seorang ibu muda yang meninggal akibat KDRT karena negara mengabaikan laporannya. “Sudah lapor, tetapi diabaikan. Negara tidak hadir untuk Ibu Mega. Apa ini yang mau dilanjutkan? Tidak! Ini yang harus kita ubah,” sambungnya. Jakarta, 13 Desember 2023Biro Pers Barnabas.id Sources: Website: https://aniesbaswedan.com

Cirebon – Dalam runutan agenda kampanye di Jawa Barat, Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyempatkan diri menyapa masyarakat Tionghoa di Vihara Dewi Welas Asih pada Sabtu (9/12). “Kami merasa sebuah kehormatan bisa dapat kesempatan untuk diantar ke Vihara yang usianya sudah amat sangat panjang ini,” kata Anies dalam sambutannya. Dirinya mengaku takjub kala melihat vihara yang telah dibangun sejak tahun 1559 itu masih berada dalam kondisi yang baik hingga saat ini. “Ini menggambarkan soliditas untuk menjaga, merawat dan mengembangkan, semoga ini bertahan untuk masa yang akan datang,” tukasnya. Sejenak, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menceritakan sebuah kenangan yang cukup pahit kala dirinya mendapati sebuah vihara yang juga cukup tua di Ibu Kota yang mengalami kebakaran. “Saat ini dalam proses recovery mudah-mudahan nanti segera tuntas. Yang di sini juga semoga aman terus ya,” imbuh Anies. “Seperti saat saya mampir ke Keraton, bangunan ini membawa sejarah panjang. Itu membawa cerita bahwa kisah tidak bisa diganti oleh teknologi, karena umur tidak bisa digantikan,” jelasnya. Menurutnya, narasi bangunan bersejarah itu tak akan mudah sirna dan akan dicerita dari waktu ke waktu hingga menjadi sebuah sejarah di Kota Cirebon. Jakarta, 09 Desember 2023Biro Pers Barnabas.id Sources: Website: https://aniesbaswedan.com

JAKARTA – Semasa memimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan memiliki program pemberian makan gratis kepada siswa SD melalui program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di 459 sekolah yang tersebar di 53 kelurahan. Namun demikian di dalam visi-misinya sebagai Calon Presiden RI 2024-2029, program yang telah terbukti sukses tersebut tidak termuat didalamnya. Program pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil, justru berada dalam visi-misi Prabowo-Gibran. Bahkan jadi andalan kampanye bidang pendidikan pasangan nomor urut dua tersebut. “Kalau soal melanjutkan, kami memang selalu bicara keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi hal-hal yang baik kita lanjutkan dan sempurnakan. Semua yang baik dari siapapun itu harus kita lanjutkan,” ujar anggota TKN Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Pengakuan di atas disampaikan Sara dalam talkshow di TV One, Kamis (7/12/2024). Juru Bicara Timnas AMIN, Indra Charismiadji turut hadir dalam talkshow live bertajuk Apa Kabar Indonesia tersebut. Jubir Timnas AMIN Indra menyambut gembira pernyataan Sara. Demi perencanaan progam yang lebih realistis, efisien dan terbukti keberhasilannya, dia menyarankan agar tim Prabowo-Gibran belajar kepada tim AMIN. “Nggak usah jauh-jauh belajar ke India segala, ke AMIN saja belajarnya,” saran Indra menanggapi pernyataan Sara bahwa India, Malaysia, Filipina, Kanada, AS ada puluhan negara lain yang juga melaksanakan program makan siang gratis bagi anak sekolah. Indra membenarkan AMIN tidak mencantumkan program makan siang gratis bagi anak sekolah di dalam visi-misi sebagai kontestan Pilpres 2024. Program yang berjalan sukses di DKI Jakarta, tidak serta merta dapat diterapkan di level nasional sebab kebutuhan berdasar kondisi obyektif setiap daerah sangat berbeda. Prioritas AMIN bidang pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya dengan membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi anak di seluruh Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan deklarasi universal hak asasi manusia. Di dalam UUD ’45 pasal 31 ayat 2 tegas dinyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Menyediakan akses pendidikan yang luas merupakan pemenuhan HAM. “Prioritas kami adalah memenuhi kewajiban konstitusi terlebih dahulu. Dan selama ini tidak ada kajian ilmiah menyatakan bahwa makan siang gratis merupakan solusi dari problematika bidang pendidikan di Indonesia,” papar Indra. Jakarta, 07 Desember 2023Biro Pers Barnabas.id Sources: Website: https://aniesbaswedan.com

Jakarta – Jauh sebelum menjadi Calon Presiden RI, Anies Baswedan juga dikenal sebagai tokoh pendidikan yang memelopori program Indonesia Mengajar. Melalui program ini ia telah mengirim berbagai pemuda pada program Indonesia Mengajar ke berbagai daerah yang ada di Indonesia, termasuk ke Provinsi Lampung yang ia kunjungi hari ini, Kamis (7/12). Salah satu kesaksian itu datang dari Angga Putra Fidrian, seorang Pengajar Muda Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Ia menyebut program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010. “Saya bertugas menjadi guru di Tulang Bawang Barat di SDN 02 Margomulyo, desa Margomulyo, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak tahun 2012-2014,” ujarnya. Menurutnya, sosok Anies Baswedan sangat mengedepankan pendidikan sebagai salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. “Bagi Pak Anies Baswedan, pendidikan adalah hal yang paling penting sebagai eskalator sosial ekonomi, maka kami hadir membantu mengisi kekosongan guru di Tubaba yang baru menjadi Kabupaten,” ungkap Angga yang kini juga menjadi Jubir Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin). Selain itu, pada tahun 2022 lalu, Anies Baswedan juga pernah dianugerahi dengan gelar adat kehormatan Tuan Penata Negarou, oleh Federasi Adat Marga Empat Kabupaten Tulangbawang Barat. Pemberian gelar adat tersebut disaksikan oleh Bupati dan Wakil Bupati, beserta dengan anggota Forkopimda dan seluruh pejabat eselon II dan III di Pemkab setempat.   Jakarta, 07 Desember 2023Biro Pers Barnabas.id Sources: Website: https://aniesbaswedan.com