JAKARTA – Pada Senin, 22 Januari 2024, Pokja Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas datang beraudiensi ke markas Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) di Jl. Diponegoro 10. Surya Tjandra, deputi disabilitas dari Timnas AMIN, menyambut kedatangan mereka. Selain anggota Pokja dan Surya, Nihayatul Wafiroh, selaku co-captain dari Timnas AMIN, turut menghadiri persamuhan. Namun, bukan hanya para aktivis, Ibu Indah, salah satu orang tua dari anak penyandang disabilitas, ikut serta dalam diskusi yang berlangsung selama hampir dua jam.
Tujuan pertemuan antara Deputi Disabilitas Timnas AMIN dengan Pokja adalah untuk memastikan pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti visi-misi AMIN, yaitu adil dan merata untuk semua, menjadi dasar dari diskusi. Nihayatul Wafiroh mengungkapkan semangat itu ketika membuka perbincangan. “Bisa saja adil, tapi tidak merata. Kadang-kadang merata, tetapi tidak adil,” kata Mbak Nini—nama panggilan Nihayatul Wafiroh. Beliau mengimbuhkan salah satu kelompok yang kerap menjadi korban dari ketidakadilan adalah kaum disabilitas. Oleh karena itulah, beliau mengharapkan audiensi memunculkan gerakan bersama untuk mengakomodasi kepentingan bagi kaum disabilitas yang kerap dilupakan oleh negara.
Anggota tim Pokja memaparkan berbagai permasalahan di lapangan perihal yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Contoh sederhananya dalam hal penerimaan tenaga kerja. Berbagai departemen pemerintah masih mencantumkan syarat sehat jasmani-rohani bagi setiap pelamar. Syaratnya disamakan dengan non disabilitas. Akibatnya, persyaratan ini otomatis mengeliminasi para penyandang disabilitas. Kalaupun perusahaan atau kantor departemen pemerintah menerima seorang penyandang disabilitas, penempatan kerja mereka ditentukan bukan berdasarkan talenta atau keahlian, melainkan keterbatasan fisik. Temuan sederhana ini menunjukkan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi karena kebijakan.
Selain diskriminasi, penyandang disabilitas juga mengalami beraneka ragam kesulitan dalam hidup kesehariannya. Mereka sulit mengakses sarana kesehatan, pendidikan, dan informasi. Rintangan ini mengakibatkan visi untuk meningkatkan kualitas hidup dari penyandang disabilitas menjadi sulit diwujudkan.
Salah satu topik dalam audiensi itu yang paling banyak diperbincangkan adalah tentang pendataan. Hampir semua peserta diskusi menyetujui bahwa pemerintah abai terhadap pendataan penyandang disabilitas di Indonesia. Salah satu masalah pendataan adalah data penyandang disabilitas tidak berbasis pada individu, melainkan keluarga. Akibatnya, kebijakan kerap menjadi salah sasaran karena tidak memprioritaskan penyandang disabilitas itu sendiri. Misalnya, pembagian kartu disabilitas, yaitu kartu identitas untuk memudahkan pelayanan dan pemenuhan hak kaum disabilitas, menjadi tidak merata.
Selain carut-marut pendataan, peran pemerintah juga menjadi sorotan dalam pertemuan itu. Pokja menilai kebijakan pemerintah sering kali tidak berperspektif disabilitas dan pendekatannya tidak multi-sektor. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), misalnya, membatalkan anggaran untuk mendata kaum penyandang disabilitas karena menganggap program tersebut belum menjadi prioritas. Jika melihat pada persoalan sektoral di pemerintahan, setiap kementerian belum mengalokasikan ruang yang cukup bagi penyandang disabilitas. Pendekatan kebijakan pemerintah yang tidak berperspektif disabilitas dan tidak multi-sektor menciptakan diskriminasi struktural terhadap kelompok disabilitas.
Pertemuan itu ditutup dengan beberapa rekomendasi dari Pokja pada Deputi Disabilitas Timnas AMIN.
Pertama, jika AMIN menang dalam kontestasi Pemilu 2024, Pokja merekomendasikan agar pemerintah menyelesaikan pendataan lengkap penyandang disabilitas serta memastikan mereka mempunyai kartu disabilitas. Namun, Pokja menekankan bahwa pendataan harus berbasis individu, bukan keluarga, agar kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah terhadap mereka menjadi tepat sasaran.
Kedua, jika AMIN menang, Pokja merekomendasikan agar pemerintah menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Misalnya, penghapusan syarat sehat jasmani-rohani sebagai syarat melamar kerja dan merealisasikan kuota 2% untuk departemen pemerintahan (ASN) dan 1% untuk pegawai swasta bagi penyandang disabilitas.
Ketiga, Pokja juga merekomendasikan agar isu disabilitas langsung ditangani oleh Wakil Presiden. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, pendekatan pemerintah mengenai disabilitas belum multi-sektoral karena setiap departemen kementerian kerap mengabaikan kelompok penyandang disabilitas.
Dihubungi secara terpisah, Besli Pangaribuan, perwakilan dari Barisan Anies Baswedan (Barnabas), yang juga hadir dalam audiensi, mengomentari hal ini. Dia mengatakan, “Persoalan disabilitas perlu bernaung di bawah Wakil Presiden supaya isunya langsung di-lead oleh otoritas lebih tinggi.” Besli menilai rekomendasi ini penting karena kalau isu disabilitas di bawah kementerian tertentu, kemungkinan besarnya adalah ego sektoral yang muncul. Dampak dari ego sektoral ini adalah pelayanan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas akan terabaikan.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen Paslon 01, Anies-Muhaimin, terhadap kaum disabilitas. Surya Tjandra, deputi disabilitas dari Timnas AMIN, menutup pertemuan itu dengan menegaskan perihal komitmen pasangan AMIN terhadap isu disabilitas—walaupun isu ini tidak mendapat perhatian dalam wacana politik hari-hari ini. “Sejak awal,” demikian beliau mengawali, “Anies berkomitmen untuk mengajak para praktisi, aktivis, orang tua, dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan.” Artinya, semangat awal dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah menetapkan kebijakan terhadap penyandang disabilitas dengan berangkat dari perspektif disabilitas itu sendiri.
Jakarta, 22 Januari 2024
Biro Pers Barnabas.id
